Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baru-baru ini menggelar retret bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya. Kegiatan penting ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah demi kemajuan bersama. Retret ini juga diikuti oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, secara langsung menyampaikan pentingnya acara tersebut dalam sambutannya di Kendari. Menurutnya, retret ini merupakan langkah strategis untuk menanamkan kesadaran diri di kalangan aparatur. Kesadaran ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan di Bumi Anoa.
Hugua menjelaskan bahwa reformasi birokrasi hanya akan tercapai jika pola pikir aparatur pemerintah telah mencapai tingkat kesadaran. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi diri dan memahami kembali esensi jabatan serta tugas yang diemban. Ini merupakan langkah mendasar untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Membangun Kesadaran Diri sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menekankan bahwa retret ini adalah langkah fundamental untuk kembali kepada kesadaran diri setiap individu aparatur. Beliau menggarisbawahi pentingnya refleksi pribadi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Setiap peserta diajak untuk merenungkan kembali tujuan dan tanggung jawab jabatan yang mereka emban di Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Hugua menyatakan, “Retret merupakan suatu langkah untuk kembali kepada dasar diri sendiri untuk menjawab pertanyaan sekaligus menyadari siapa diri, apa jabatan, dan apa tugasnya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap peran diri adalah kunci. Proses ini diharapkan memicu perubahan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif di lingkungan birokrasi.
Menurut Hugua, reformasi birokrasi yang diidamkan tidak akan terwujud tanpa adanya perubahan mendasar pada pola pikir aparatur. Kesadaran yang mendalam akan tugas dan fungsi masing-masing menjadi prasyarat utama. “Inilah yang dimaksud tadi, masuk menyentuh sumbernya baru kita menuju ke arah reformasi birokrasi,” tambahnya, menyoroti pentingnya pendekatan dari dalam diri.
Menguatkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Syahruddin Nurdin, menjelaskan tujuan retret ini juga untuk meningkatkan kompetensi perangkat daerah. Peningkatan kompetensi ini diarahkan pada pembangunan kolaborasi yang kuat. Kolaborasi ini esensial untuk mencapai visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Sultra secara efektif dan terpadu.
Syahruddin Nurdin menilai bahwa kolaborasi memiliki peran krusial agar tidak terjadi lagi hambatan komunikasi antarinstansi. Komunikasi yang terputus di tengah jalan seringkali menghambat proses pembangunan. Dengan kolaborasi yang solid, pembangunan dapat dilaksanakan secara tuntas tanpa terhalang oleh ego sektoral yang tidak produktif.
Beliau memberikan contoh konkret mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor. “Apabila menyusun program harus kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan program itu,” ujarnya. Sebagai ilustrasi, pembangunan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata semata. Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga dapat turut mengintervensi pembangunan infrastruktur jalan, begitu pula dinas lainnya yang relevan.
Syahruddin Nurdin berharap, retret ini mampu menanamkan nilai bahwa perangkat daerah bekerja untuk memperkuat kabupaten/kota di Sultra. Hal ini akan memastikan pembangunan di berbagai sektor berjalan lebih terpadu. Hasilnya diharapkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sinergi Multi-Pihak dalam Pembentukan Karakter Aparatur
Keberhasilan retret ini turut didukung oleh kehadiran pemateri yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga kredibel. Mereka membawa perspektif dan keahlian beragam untuk memperkaya wawasan para peserta. Keterlibatan multi-pihak ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Sultra dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Para pemateri yang terlibat dalam retret ini meliputi perwakilan dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Kehadiran mereka memberikan panduan strategis terkait kebijakan nasional dan pengelolaan keuangan daerah. Ini sangat penting untuk memastikan program-program daerah selaras dengan regulasi pusat.
Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra juga turut menjadi pemateri, berbagi visi dan arahan langsung kepada para kepala OPD. Aspek penegakan hukum dan keamanan juga tidak luput dari perhatian. Pemateri dari Kejaksaan, Danrem 143/HO, serta Kapolda Sultra turut memberikan materi. Mereka membahas pentingnya integritas dan kepatuhan hukum dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Sumber: AntaraNews
