Dharmasraya – Tim gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Polisi Militer, dan PT Jasa Raharja melaksanakan razia terpadu di Simpang III Puskesmas Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.
Razia dipimpin oleh Kanit Turjawali bersama personel kepolisian dengan melibatkan petugas dari berbagai instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas untuk memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan raya.
Selain melakukan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Petugas memberikan sosialisasi mengenai program diskon pajak kendaraan khusus angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang sedang berlangsung, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memenuhi kewajiban administrasi kendaraannya.
Tim gabungan juga menyampaikan informasi terkait program Gebyar Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak yang bertujuan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.
Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan Samsat secara digital sehingga proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
Dalam kegiatan tersebut, petugas turut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Penindakan terhadap kendaraan ODOL dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat ditimbulkan akibat kendaraan yang beroperasi tidak sesuai ketentuan.
Partisipasi Jasa Raharja dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program keselamatan transportasi dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Sebagai BUMN yang memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan preventif yang bertujuan menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, mengatakan bahwa kegiatan razia terpadu merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kendaraan dan keselamatan berlalu lintas.
“Keselamatan lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kondisi jalan atau kendaraan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, kami mendukung penuh kegiatan terpadu seperti ini yang mengedepankan pendekatan edukasi sekaligus penegakan aturan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas,” ujar Teguh Afrianto.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan SWDKLLJ juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan bahwa kepatuhan administrasi kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Jasa Raharja akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder guna meningkatkan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Teguh.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Jasa Raharja berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan administrasi kendaraan semakin meningkat. Dengan demikian, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
