Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengumumkan bahwa satu yayasan kini maksimal hanya dapat mengelola 10 dapur di provinsi yang sama. Aturan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program.
Pengumuman ini disampaikan Dadan di Jakarta pada Senin (17/11) malam, sebagai respons terhadap adanya laporan mengenai oknum yayasan yang ditengarai memiliki puluhan SPPG di satu wilayah. Pembatasan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan distribusi bantuan gizi yang lebih merata. Kebijakan ini juga menjadi langkah strategis BGN dalam menjaga integritas program nasional.
Dadan menambahkan bahwa jika sebuah yayasan beroperasi di provinsi berbeda, jumlah maksimal dapur yang dapat dikelola adalah lima. Pengecualian hanya diberikan kepada yayasan yang berafiliasi dengan institusi tertentu, yang juga telah dibatasi secara ketat. Aturan ini berlaku untuk semua mitra yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Pembatasan dan Proses Seleksi Mitra BGN
BGN secara tegas menerapkan batasan pengelolaan dapur MBG ini untuk yayasan mitra. Kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk merespons laporan penyalahgunaan yang sempat muncul di berbagai wilayah. Dengan adanya batasan ini, diharapkan setiap yayasan dapat fokus pada kualitas pelayanan di dapur yang mereka kelola.
Proses pendaftaran untuk menjadi mitra BGN hanya dapat dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Dadan menegaskan bahwa BGN melakukan seleksi mitra secara profesional berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa memandang siapa pendaftar. Hal ini memastikan bahwa semua mitra memiliki kapabilitas dan komitmen yang sesuai dengan standar BGN.
“BGN tidak pernah tahu siapa yang mendaftar karena kita dasarnya adalah profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Kemudian, yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SPPG, siapapun itu, itu adalah pahlawan merah putih kita,” ujar Dadan. Pernyataan ini menunjukkan apresiasi BGN terhadap peran serta masyarakat dalam menyukseskan program gizi.
Peran Mitra dalam Suksesnya Program MBG
Setiap warga yang berinisiatif membangun SPPG dan menjaga kualitasnya dianggap sebagai pejuang merah putih oleh BGN. Mereka berperan penting dalam mempercepat penyediaan sarana dan prasarana MBG untuk memenuhi hak gizi anak-anak Indonesia. Kontribusi ini menjadi tulang punggung keberhasilan program di lapangan.
Dadan menjelaskan bahwa pembangunan SPPG dengan mengandalkan dana pemerintah saja akan berjalan lambat. Saat ini, telah ada 15.267 SPPG yang beroperasi, dan 100 persen di antaranya dibangun melalui kemitraan. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran serta masyarakat dan yayasan dalam program ini.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,” tambah Dadan, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan program berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Layanan Pengaduan SAGI 127 untuk Program MBG
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, BGN telah meluncurkan kanal Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127. Kanal ini beroperasi selama 24 jam penuh untuk melayani berbagai aduan terkait Program MBG. Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau masukan.
Salah satu jenis aduan yang dapat dilaporkan melalui SAGI 127 adalah terkait penyalahgunaan SPPG oleh oknum tertentu di berbagai wilayah. Ini menunjukkan komitmen BGN untuk menindak tegas setiap pelanggaran dan menjaga integritas program. Kanal ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan masyarakat.
Operator Sahabat SAGI 127 seluruhnya merupakan pegawai BGN yang telah dilatih secara khusus untuk memahami konsep makan bergizi. Mereka dibekali pengetahuan mendalam tentang program, termasuk petunjuk teknis dan isu-isu terkini. Hal ini memastikan bahwa setiap aduan dapat ditangani dengan baik dan diteruskan kepada pihak yang berwenang, bahkan hingga ke kepala SPPG di daerah.
Sumber: AntaraNews
Share
