Nasional

Bonus Demografi dan Pembangunan Desa, Strategi Mendagri Capai Indonesia Emas 2045

Bonus Demografi dan Pembangunan Desa, Strategi Mendagri Capai Indonesia Emas 2045

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Tito Karnavian, menegaskan bahwa bonus demografi dan pembangunan desa merupakan dua kunci utama agar Indonesia dapat melesat menjadi negara maju dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Tito, Indonesia memiliki empat modal besar yang dapat menjadi kekuatan global, yakni bonus demografi, wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh potensi tersebut tidak akan berarti tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Sumber daya manusia produktif itu kunci. Ketika saya kuliah di Singapura, saya pelajari betul, mereka tidak punya sumber daya alam, tapi fokus mendidik rakyatnya. Hasilnya, kini Singapura menjadi salah satu negara paling sejahtera,” ujar Tito dalam orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/11/2025).

Dalam paparannya, Tito menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia peringkat empat pada tahun 2040, di bawah China, India, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan data World Bank dan McKinsey, Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari middle income trap pada tahun 2045.

Pembangunan Desa dan Pemerataan Ekonomi

Tito menekankan bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam mencapai visi Indonesia Emas. Desa, kata dia, adalah fondasi pemerataan ekonomi dan sosial, sekaligus penentu keberhasilan menekan ketimpangan antara kota dan desa.

“Kalau ingin menjadi negara dominan, pembangunan desa tidak boleh luput. Ketimpangan antara desa dan kota harus ditekan agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata,” tegasnya.

Berdasarkan data sensus penduduk 2020, 54,64 persen warga Indonesia kini tinggal di perkotaan, sebagian besar di Pulau Jawa. Kondisi ini, menurut Tito, menjadi tantangan besar karena urbanisasi tinggi bisa memicu ketimpangan dan masalah sosial.

 Sinergi Kebijakan dan Peran Pendidikan Tinggi

Tito juga mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis kerakyatan.

Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan ketahanan pangan nasional dinilai sejalan dengan upaya memperkuat pembangunan desa.

“Pembangunan desa bertujuan mengurangi laju urbanisasi. Kalau desa tertinggal, wajar masyarakatnya pindah ke kota. Tapi kalau desa maju, rakyatnya akan sejahtera tanpa harus meninggalkan kampung halamannya,” tutur Tito.

Ia menutup orasi ilmiahnya dengan menyerukan agar perguruan tinggi menjadi motor penggerak perubahan. Kampus, kata Tito, harus mencetak SDM unggul, memperkuat riset ilmiah, dan memberi masukan strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Diambil dari AntaraNews.com