Surakarta – PT Jasa Raharja Cabang Surakarta terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas. Upaya ini ditegaskan melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi strategis dengan Rumah Sakit (RS) DKT Surakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk memperkuat implementasi UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 terkait perlindungan dasar bagi korban kecelakaan.
Dalam kunjungan tersebut, petugas Jasa Raharja Surakarta, Hari Setiawan dan Muhammad Rosyid, menyampaikan apresiasi mendalam kepada manajemen RS DKT Surakarta. Selama ini, RS DKT dinilai telah menjadi mitra strategis yang memberikan pelayanan medis secara cepat, tepat, dan profesional kepada korban kecelakaan.
Selain aspek kesehatan, Jasa Raharja juga memberikan penghargaan atas tingginya tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lingkungan internal RS DKT Surakarta sepanjang tahun 2025.
“Kepatuhan karyawan RS DKT dalam membayar pajak adalah dukungan nyata bagi keberlangsungan program perlindungan dasar bagi masyarakat luas,” ujar Hari Setiawan.
Tidak hanya membahas penanganan korban, pertemuan ini juga menghasilkan penjajakan kerja sama inovatif yang melibatkan pihak Samsat, di antaranya manfaat layanan kesehatan di RS DKT bagi masyarakat yang mampu menunjukkan STNK kendaraan dengan pajak aktif. Penyediaan layanan khusus bagi karyawan RS DKT untuk memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di sela kesibukan mereka bertugas.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta ekosistem yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara pelayanan kesehatan dan administrasi kendaraan. Sinergi ini bertujuan memastikan korban kecelakaan mendapatkan penjaminan yang lancar serta mendorong kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi pajak.
Dengan adanya kerja sama ini, Jasa Raharja Surakarta dan RS DKT Surakarta berharap dapat memberikan dampak nyata yang mencakup tiga aspek utama: keselamatan berlalu lintas, akses layanan kesehatan yang lebih mudah, dan kepatuhan administrasi.
